Latar Belakang
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan
Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang
merujuk kepada era pemerintahan Presiden Soekarno. Orde Baru berlangsung
dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi
Indonesia berkembang pesat meski dibarengi dengan praktek korupsi yang
merajalela di negara ini. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan
perkapita rata-rata 4,3% per tahun pada tahun 1965-1988. Dari tahun
1988, perekonomian tumbuh hampir 7% dalam setahun. Keberhasilan program
keluarga berencana dan langkah-langkah untuk meningkatkan produksi beras
secara dramatis menurunkan maltnutrisi (kekurangan gizi) dan kematian
bayi. Prestasi terbaik Soeharto adalah penurunan angka kemiskinan.
Sejumlah ekonom memperkirakan, lebih dari 70% masyarakat Indonesia hidup
dalam kemiskinan pada tahun 1970. Pada tahun 1990, angka tersebut
menurun menjadi sekitar 15%. Di pertengahan tahun 1980-an, Soeharto
dijuluki sebagai bapak pembangunan (Andersen, Ben.dkk, 1998 :71).
Pada pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi melanda Asia yang menyebabkan kondisi ekonomi negara-negara Asia termasuk Indonesia sangat memprihatinkan. Adapun krisis ini disebabkan karena keterikatan sistem ekonomi Indonesia atau global dimana IMF, Bank Dunia, dan lembaga keuangan lain menjadi salah satu sumber keuangan Indonesia dalam pembiayaan pembangunan nasional. Krisis ekonomi yang ditandai dengan jatuhnya nilai mata uang rupiah bersamaan dengan melambungnya nilai mata uang dollar serta diikuti dengan melambungnya harga-harga kebutuhan sembako, harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh.
Ada dua pendapat yang menyatakan terjadinya krisis ekonomi di Asia, khususnya di Indonesia adalah: Pertama, pendapat ini menekankan bahwa krisis ini tidak dipengaruhi oleh inkonsistensi kebijakan pemerintah atau faktor-faktor internal suatu negara, tetapi lebih disebabkan oleh para pelaku di pasar modal. Seperti yang dikemukakan oleh Obstfeld (1996) dan Griffith-Jones (1998), serangan spekulator tidak didorong oleh lemahnya fundamental ekonomi tetapi lebih disebabkan oleh ekspektasi memburuknya kondisi makroekonomi suatu negara, yang ironisnya merupakan dampak dari perilaku para spekulan tersebut, sehingga para spekulan dapat melakukan aksi profit taking yang sebesar-besarnya sebelum krisis dan pasca krisis. Kedua, pendapat ini dikemukakan oleh ekonom terkenal yaitu Krugman (1998) yang menyatakan bahwa krisis ini adalah ‘hukuman’ bagi ‘dosa’ yang dilakukan negara-negara Asia pada umumnya. Pihak swasta meyakini pemerintah akan membantu dan memberikan jaminan sepenuhnya terhadap kewajiban luar negeri apabila mereka terlibat kesulitan (Subandoro, Ali Winoto dalam Selo Soemardjan, 1999 : 78).
Kontradiksi internal yang demikian menciptakan keretakan pada dinding sistem politik Orde Baru. Kontradiksi ini juga memberi keterbukaan politik bagi kelompok-kelompok yang pro-reformasi, khususnya kaum intelektual, aktivis sosial, politik, dan mahasiswa yang berjuang untuk demokrasi yang lebih baik sejak awal Orde Baru. Gerakan mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa yang ditandai dengan tumbangnya Orde Baru dan lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998. Gerakan ini diawali dengan terjadinya krisis moneter di pertengahan tahun 1997. Harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli masyarakatpun berkurang. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. Gedung wakil rakyat, yaitu Gedung DPR/MPR dan gedung-gedung DPRD di daerah, menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia. Seluruh elemen mahasiswa yang berbeda paham dan aliran dapat bersatu dengan satu tujuan untuk menurunkan Soeharto. Organisasi mahasiswa yang mencuat pada saat itu antara lain adalah FKSMJ dan Forum Kota karena mempelopori pendudukan gedung DPR/MPR. Perjuangan mahasiswa menuntut lengsernya Presiden tercapai, tapi perjuangan ini harus melalui tragedi Trisakti dan tragedi Semanggi dengan gugurnya beberapa mahasiswa akibat bentrokan dengan aparat militer bersenjata (Hikam, Muhammad. 1999: 85).
Era reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1998, tepatnya pada saat presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswapun meluas hampir diseluruh Indonesia. Dibawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tanggal 21 Mei 1998 tepatnya pukul 09.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan kemudian mengucapkan terimakasih serta mohon maaf kepada seluruh rakyat (Ricklefs, 2005).
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah adalah sebagai berikut :
1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan runtuhnya rezim Orde Baru?
2. Bagaimana keadaan Bangsa Indonesia pada era reformasi?
Tujuan
Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang kami harapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan runtuhnya rezim Orde Baru.
2. Untuk mengetahui bagaimana keadaan Bangsa Indonesia pada era reformasi.
2.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Runtuhnya Rezim Orde Baru
Runtuhnya pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang disertai dengan tuntutan demokratisasi disegala bidang serta tuntutan untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadikan perubahan di Indonesia berlangsung dengan akselarasi yang sangat cepat dan dinamis. Situasi ini menuntut bangsa Indonesia untuk berusaha mengatasi kemelut sejarahnya dalam arus utama perubahan besar yang terus bergulir melalui agenda reformasi.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto antara lain sebagai berikut :
1. Krisis Ekonomi
Krisis ekonomi yang melanda Asia, yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia. Rupiah selama ini berada dalam kisaran Rp 2.500/US$ namun, nilai ini kembali merosot pada bulan Juli 1997. Pada bulan Agustus, nilai mata uang rupiah sudah menurun 9%. Bank Indonesia mengakui bahwa ia tidak bisa membendung rupiah terus merosot. Pada akhir Oktober, nilai tukar rupiah menjadi Rp 4.000/US$. Dari sini, rupiah semakin terpuruk. Pada bulan Januari 1998, rupiah tengelam hingga level sekitar Rp 17.000/US$, atau kehilangan 85% nilainya. Bursa saham Jakarta hancur dan hampir semua perusahaan modern di Indonesia bangkrut, tabungan kelas menengah lenyap, dan jutaan pekerja diberhentikan dari pekerjaan mereka (Ricklefs, 2005: 650). Akibat krisis ini organisasi perbankan kita menjadi berantakan yang sampai sekarang belum dapat di konsolidasi kembali. Nilai rupiah terhadap dollar Amerika tetap di dalam tingkat yang amat rendah, sehingga harga-harga keperluan umum, terutama sembako, dalam hitungan rupiah tetap tinggi.
Krisis yang melanda Indonesia juga disebabkan karena praktek KKN. Istilah KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) adalah istilah yang paling populer yang disuarakan oleh kaum reformis untuk segera diberantas. Kolusi diantara penguasa pada masa ORBA dengan para pengusaha hanya menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan rakyat hanya menerima akibat buruk dari praktek tersebut. Demikian juga, korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara telah menguras sumber ekonomi negara sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat tidak sampai kepada sasarannya. Adapun nepotisme adalah praktek penguasa yang lebih mementingkan anggota keluarga atau golongan untuk memperoleh jabatan serta kesempatan-kesempatan dalam dunia usaha. Penderitaan rakyat akibat krisis ekonomi dibaca dengan baik oleh kelompok intelektual terutama mahasiswa.
Dampak yang ditimbulkan dari krisis ekonomi adalah pada ketersediaan cadangan devisa. Setelah mengalami beberapa kegagalan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar, maka cadangan devisa negara merosot dari sekitar 20 milyar dollar AS pada pertengahan 1997 menjadi sekitar 14 milyar pada pertengahan 1998. Hal ini juga merupakan dampak dari memburuknya neraca modal Indonesia terhadap penurunan arus modal masuk secara drastis maupun melonjaknya arus modal keluar. Runtuhnya perbankan nasional juga mendorong krisis kepercayaan yang akhirnya berdampak pada masalah likuiditas perbankan yang sangat serius. Bank Indonesia terpaksa melakukan langkah penyelamatan melalui penyediaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang melonjak dari sekitar 7 trilyun rupiah pada September 1997 menjadi 140 trilyun rupiah pada bulan Juli 1998. Pasar modal juga terkena imbas krisis. Diperkirakan nilai dari aset finansial menurunkan sekitar 70%. Harga saham dari perusahaan publik, yang seharusnya cukup aman mengingat dukungan penuh dari pemerintah, turun sekitar 66%.
Secara keseluruhan perekonomian juga mengalami perlambatan pertumbuhan yang sangat berarti. Pada triwulan pertama dan kedua tahun 1997 Indonesia masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sekitar 8,5% dan 6,8%. Namun pada triwulan ketiga dan keempat, perumbuhan ekonomi Indonesia menurun menjadi 2,5% dan 1,4%. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1997 adalah 4,6% yang merupakan rekor paling rendah selama lima tahun terakhir. Adanya ketidakseimbangan internal dalam perekonomian menyebabkan tekanan yang cukup berat terhadap inflasi. Tingginya inflasi secara signifikan disebabkan oleh pertumbuhan uang beredar yang cepat tetapi lebih banyak didorong oleh sisi penawaran, seperti imported inflation, terputusnya sistem distribusi antara produsen dan konsumen untuk beberapa bahan pokok, berhentinya produksi mengakibatkan mahalnya bahan baku. Faktor lain yang sangat penting dalam mendorong laju inflasi adalah faktor ekspektasi masyarakat berkaitan dengan situasi politik dan sosial yang bergejolak maupun permasalahan konsistensi kebijakan pemerintah (Subandoro, Ali Winoto dalam Selo Soemardjan, 1999: 92).
2. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998
Untuk dapat mencermati pergerakan mahasiswa dapat dibedakan menjadi empat periode. Periodisasi ini dibuat dengan mendasarkan pada momen-momen penting dalam gerakan mahasiswa tahun 1998 yaitu : tanggal Sidang Umum MPR 1-11 Maret 1998, Insiden berdarah Universitas Trisakti 12 Mei dan mundurnya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998. Periode pertama adalah periode sebelum 1 Maret 1998. Pada awal periode itu, isu yang ditampilkan belumlah menyangkut substansi reformasi melainkan sebatas pada kondisi aktual saat itu seperti: kelaparan di Irian Jaya, kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, menuntut pemerintah untuk menurunkan harga-harga barang, dan menindak penimbun sembilan bahan pokok (sembako). Contonya adalah aksi 150 mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang melakukan mimbar bebas di kampus Baranangsiang pada hari Rabu, 3 Desember 1997 dengan poster-poster yang dipajang bertuliskan: Berantas Korupsi dan Kolusi, Tindak Tegas Mega Koruptor di BI, Tindak Tegas Pembakaran Hutan, Tindak Tegas Aborsi Sampai ke Akar-akarnya. Pada hari Senin 12 Januari 1998 sebanyak 24 orang mahasiswa IPB Bogor mendatangi balaikota Bogor dengan mempermasalahkan merebakknya gambar-gambar porno yang terpasang disejumlah bioskop dan maraknya praktik prostitusi di beberapa tempat di wilayah Bogor. Aksi-aksi demo tersebut bersifat lokal sporadis dan belum memiliki dampak berantai kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya, baik yang dari satu perguruan tinggi ataupun ke perguruan tinggi lainnya. Di samping jumlah partisipan yang cenderung terdiri atas sebagian kecil mahasiswa dari satu perguruan tinggi, aksi-aksi ini belum memiliki sebuah kerangka dan agenda aksi yang terjadwal.
Beberapa mahasiswa juga melakukan aksi mogok makan seperti 2 orang mahasiswa Universitas Parahiyangan, 6 mahasiswa di UGM, 7 mahasiswa di Universitas Airlangga pada awal Maret. Aksi-aksi mahasiswa yang mogok makan ditunjukkan dengan menutup mulut mereka dengan masker/uang sebagai sindiran terhadap peserta SU MPR. Menjelang berakhirnya SU MPR yang dimunculkan beberapa kampus seperti di UNAIR adalah permintaan agar kebinet mendatang bersih, jujur, tulus, tidak sektarian, mengacu kepada kepentingan rakyat, reformasi total, mengatasi pengangguran dan korupsi. Periode kedua adalah 12 Maret 1998-12 Mei 1998. setelah sempat reda selama hampir satu minggu, mahasiswa kembali melakukan demonstrasi. Isi-isu yang dimunculkan pada periode ini berkenaan dengan kredibelnya kabinet Pembangunan VII karena dinilai sarat dengan nepotisme dan koncoisme. Periode ini juga ditandai dengan kejenuhan mahasiswa dalam melakukan aksi di dalam kampus. Keinginan mahasiswa untuk berdemonstrasi di luar kampus sudah tentu memicu bentrokan dengan aparat keamanan. Salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar pada periode ini terjadi di kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan yang menyebabkan diliburkannya kampus dari kegiatan akademik sejak 29 April hingga 7 Mei 1998. Aksi ini sempat disebut sebagai aksi yang paling beringas yang melibatkan aksi saling melempar batu antara mahasiswa dan aparat, penembakan gas air mata, pembakaran 2 motor aparat keamanan dan lain sebagainya. Dalam periode ini isu-isu lain yang muncul adalah mengenai dialog yang diprakarsai oleh ABRI dan peristiwa penculikan para aktivis. Sebagaian besar mahasiswa dari perguruan tinggi yang telah mapan seperti UGM, UI, IKIP Bandung, IAIN, dan Unpad tidak hadir dalam dialog tersebut. Hal ini disebabkan karena :
ABRI selama ini adalah alat dari kekuasaan ORBA sementara sebagaian besar mahasiswa Indonesia telah menolak dan menganggap bahwa ORBA telah kehilangan kredibilitasnya untuk memimpin sebuah negara. Jika mereka melakukan dialog berarti mereka masih mengakui adanya ORBA.
ABRI adalah instumen negara dimana selama ini selalu tunduk dan patuh kepada Presiden Soeharto selaku panglima tertinggi ABRI. Mahasiswa berkeyakinan bahwa ABRI tidak akan dapat menindaklanjuti keinginan masyarakat yang disuarakan oleh mahasiswa jika hasil dari dialog tersebut akan menyinggung perasaan Soeharto. Menjelang akhir periode ini yaitu mendekati insiden Trisakti 12 Mei 1998 mahasiswa melontarkan isu lebih jauh lagi mengenai pembubaran kabinet karena dianggap tidak dapat menyelesaikan Krisis Ekonomi serta menuntut dilakukanya Sidang Istimewa MPR .
Periode ketiga, periode ini ditandai dengan terjadinya peristiwa insiden Trisakti tanggal 12 Mei 1998, dimana ribuan mahasiswa Trisakti melakukan demonstrasi menolak pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden Indonesia saat itu yang telah terpilih berulang kali sejak awal Orde Baru. Mereka juga menuntut pemulihan keadaan ekonomi Indonesia yang dilanda krisis sejak tahun 1997. Mahasiswa bergerak dari Kampus Trisakti di Grogol menuju ke Gedung DPR/MPR di Slipi mereka dihadang oleh aparat kepolisian yang mengharuskan mereka kembali ke kampus dan sore harinya terjadilah penembakan terhadap mahasiswa Trisakti. Penembakan itu berlangsung sepanjang sore hari dan mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia dan puluhan orang lainnya baik mahasiswa dan masyarakat masuk rumah sakit karena terluka. Sepanjang malam tanggal 12 Mei 1998 hingga pagi hari, masyarakat mengamuk dan melakukan pengerusakan di daerah Grogol dan terus menyebar hingga ke seluruh kota Jakarta. Mereka kecewa dengan tindakan aparat yang menembak mati mahasiswa.
Periode ini juga ditandai oleh gerakan mahasiswa dengan menduduki Gedung DPR/MPR sejak tanggal 18 Mei sampai dengan 22 Mei 1998. Dalam keadaan yang mulai terkendali setelah mencekam selama beberapa hari sejak tertembaknya mahasiswa Trisakti dan terjadinya kerusuhan besar di Indonesia, tanggal 18 Mei 1998 hari Senin siang, ribuan mahasiswa berkumpul di depan gedung DPR/MPR dan dihadang oleh tentara yang bersenjata lengkap, bukan lagi aparat kepolisian. Tuntutan mereka yang utama adalah pengusutan penembakan mahasiswa Trisakti, penolakan terhadap penunjukan Soeharto sebagai Presiden kembali, pembubaran DPR/MPR 1998, pembentukan pemerintahan baru, dan memulihkan ekonomi secepatnya.
Kedatangan ribuan mahasiwa ke gedung DPR/MPR saat itu begitu menegangkan dan nyaris terjadi insiden. Suatu saat tentara yang berada di depan gedung atas tangga sempat menembakan senjata mereka sehingga membuat panik para wartawan yang segera menyingkir dari arena demonstrasi. Mahasiswa ternyata tidak panik dan tidak terpancing untuk melarikan diri sehingga tentara tidak dapat memukul mundur mahasiswa dari Gedung DPR/MPR. Akhirnya mahasiswa melakukan pembicaraan dengan pihak keamanan selanjutnya membubarkan diri pada sore hari dan pulang dengan menumpang bus umum.
Keesokan harinya mahasiswa yang mendatangi gedung DPR/MPR semakin banyak dan lebih dari itu mereka berhasil menginap dan menduduki gedung itu selama beberapa hari. Keberhasilan meduduki gedung DPR/MPR mengundang semakin banyaknya mahasiswa dari luar Jakarta untuk datang dan turut menginap di gedung tersebut. Mereka mau menunjukkan kalau reformasi itu bukan hanya milik Jakarta tapi milik semua orang Indonesia.
Periode keempat, Soeharto akhirnya menyerah pada tuntutan rakyat yang menghendaki dia tidak menjadi Presiden lagi, namun tampaknya tak semudah itu reformasi dimenangkan oleh rakyat Indonesia karena ia meninggalkan kursi kepresidenan dengan menyerahkan secara sepihak tampuk kedaulatan rakyat begitu saja kepada Habibie. Ini mengundang perdebatan hukum dan penolakan dari masyarakat. Bahkan dengan tegas sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa Habibie bukan Presiden Indonesia. Mereka tetap bertahan di gedung DPR/MPR sampai akhirnya diserbu oleh tentara dan semua mahasiswa digusur dan diungsikan ke kampus-kampus terdekat. Paling banyak yang menampung mahasiswa pada saat evakuasi tersebut adalah kampus Atmajaya Jakarta yang terletak di Semanggi.
Pada bulan November 1998 pemerintahan transisi Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk menentukan Pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan ini dan mereka mendesak pula untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru.
Masyarakat dan mahasiswa menolak Sidang Istimewa 1998 dan juga menentang Dwifungsi ABRI/TNI karena Dwifungsi inilah salah satu penyebab bangsa ini tak pernah bisa maju sebagaimana mestinya. Benar memang ada kemajuan, tapi bisa lebih maju dari yang sudah berlalu, jadi boleh dikatakan kita diperlambat maju. Sepanjang diadakannya Sidang Istimewa itu masyarakat bergabung dengan mahasiswa setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini mendapat perhatian sangat besar dari dunia internasional terlebih lagi nasional. Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta, tempat diadakannya Sidang Istimewa tersebut, diliburkan untuk mecegah mahasiswa berkumpul. Apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra ketat dari pimpinan universitas masing-masing karena mereka di bawah tekanan aparat yang tidak menghendaki aksi mahasiswa. Sejarah membuktikan bahwa perjuangan mahasiswa tak bisa dibendung, mereka sangat berani dan jika perlu mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi Indonesia baru.
Pada tanggal 12 November 1998 ratusan ribu mahasiswa, masyarakat bergerak menuju ke gedung DPR/MPR dari segala arah, Semanggi-Slipi-Kuningan, tetapi tidak ada yang berhasil menembus ke sana karena dikawal dengan sangat ketat oleh tentara, Brimob dan juga Pamswakarsa (pengamanan sipil yang bersenjata bambu runcing untuk diadu dengan mahasiswa). Pada malam harinya terjadi bentrok pertama kali di daerah Slipi dan puluhan mahasiswa masuk rumah sakit. Satu orang pelajar, yaitu Lukman Firdaus, terluka berat dan masuk rumah sakit. Beberapa hari kemudian ia meninggal dunia.
Esok harinya Jum'at tanggal 13 November 1998 ternyata banyak mahasiswa dan masyarakat sudah bergabung dan mencapai daerah Semanggi dan sekitarnya, bergabung dengan mahasiswa yang sudah ada di depan kampus Atmajaya Jakarta. Jalan Sudirman sudah dihadang oleh aparat sejak malam hari dan pagi hingga siang harinya jumlah aparat semakin banyak guna menghadang laju mahasiswa dan masyarakat. Kali ini mahasiswa bersama masyarakat dikepung dari dua arah sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan menggunakan kendaraan lapis baja.
Jumlah masyarakat dan mahasiswa yang bergabung diperkirakan puluhan ribu orang dan sekitar jam 3 sore kendaraan lapis baja bergerak untuk membubarkan massa membuat masyarakat melarikan diri, sementara mahasiswa mencoba bertahan namun saat itu juga terjadilah penembakan membabibuta oleh aparat dan saat di jalan itu juga sudah ada mahasiswa yang tertembak dan meninggal seketika di jalan. Ia adalah Teddy Wardhani Kusuma, merupakan korban meninggal pertama di hari itu.
Mahasiswa terpaksa lari ke kampus Atmajaya untuk berlindung dan merawat kawan-kawan dan masyarakat yang terluka. Korban kedua penembakan oleh aparat adalah Wawan, yang nama lengkapnya adalah Bernadus R Norma Irawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Atmajaya, Jakarta, tertembak di dadanya dari arah depan saat ingin menolong rekannya yang terluka di pelataran parkir kampus Atmajaya, Jakarta. Mulai dari jam 3 sore itu sampai pagi hari sekitar jam 2 pagi terus terjadi penembakan terhadap mahasiswa di kawasan Semanggi dan saat itu juga semakin banyak korban berjatuhan baik yang meninggal tertembak maupun terluka. Gelombang mahasiswa dan masyarakat yang ingin bergabung terus berdatangan dan disambut dengan peluru dan gas airmata. Sangat dahsyat peristiwa itu hingga jumlah korban yang meninggal mencapai 15 orang, 7 mahasiswa dan 8 masyarakat. Indonesia kembali membara tapi kali ini tidak menimbulkan kerusuhan.
Anggota-anggota dewan yang bersidang istimewa dan tokoh-tokoh politik saat itu tidak peduli dan tidak menganggap penting suara dan pengorbanan masyarakat ataupun mahasiswa, jika tidak mau dikatakan meninggalkan masyarakat dan mahasiswa berjuang sendirian saat itu. Peristiwa itu dianggap sebagai hal lumrah dan biasa untuk biaya demokrasi. "Itulah yang harus dibayar mahasiswa kalau berani melawan tentara". Betapa menyakitkan perlakuan mereka kepada masyarakat dan mahasiswa korban peristiwa ini. Kami tidak akan melupakannya, bukan karena kami tak bisa memaafkan, tapi karena kami akhirnya sadar bahwa kami memiliki tujuan yang berbeda dengan mereka. Kami bertujuan memajukan Indonesia sedangkan mereka bertujuan memajukan diri sendiri dan keluarga masing-masing.
Krisis Politik yang Terjadi di Indonesia
Kekerasan politik yang berdimensi rasial sesungguhnya bukanlah hal yang baru di dalam sejarah politik di Tanah Air kita, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan. Kejadian-kejadian yang dilaporkan secara luas akhir-akhir ini berkaitan dengan aksi kerusuhan sebelum, selama, dan sesudah jatuhnya rezim Orde Baru sebenarnya telah dikhawatirkan oleh banyak pihak akan muncul. Meskipun demikian, tak pernah dibayangkan bahwa kekerasan politik yang berwarna rasial itu akan berlangsung sedemikian mengerikan, khususnya terjadi pembunuhan serta perkosaan terhadap warga etnis Tionghoa. Tak pelak lagi, kekerasan politik rasial merupakan salah satu persoalan yang senantiasa menyatu pada kehidupan politik selama ia tidak diselesaikan secara terbuka, proporsional, dan rasional. ORBA yang dibentuk menyusul tumbangnya rezim Orde Lama dibawah Soekarno, secara formal menyatakan ingin melakukan koreksi total terhadap penyimpangan-penyimpangan konstitusional, termasuk dalam masalah hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Dalam perkembangannya selama 32 tahun, ORBA ternyata masih melakukan kesalahan-kesalahan yang sama dan bahkan dalam kaitan dengan masalah rasial terjadi yang lebih besar.
Dalam kerangka kesenjangan itulah dapat dipahami mengapa kekerasan politik yang berdimensi rasial yang menjadi bersifat laten di bawah Orde Baru. Oleh kerena itulah negara mengambil kebijakan pengkaplingan politik terhadap kelompok-kelompok masyarakat baik pada tataran simbolik maupun pragmatik, sebagai alat kontrol selain korporatisasi pada tataran kelembagaan. Pengkaplingan itulah yang kemudian menghasilkan wacana-wacana, kebijakan-kebijakan, dan praktek-praktek politik diskriminatif terhadap warga negara sehingga hak-hak asasi mereka terabaikan. Selain itu sebagain besar masyarakat tidak percaya pada pemerintahan Soeharto yang di identikan dengan tindakan KKN. Kepercayaan masyarakat pada ABRI sebagai pengawal keamanan dan dalam Dwifungsinya sebagai stabilisator dan dinamosator pembangunan menguap setelah terbuka kasalahan-kesalahan dan kegagalan dalam menjalankan fungsinya. Dalam keadaan pemerintah dan ABRI kehilangan sebagian besar kepercayaan rakyat timbul keberanian rakyat di berbagai daerah untuk menggugat Pemerintah Pusat agar memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah dengan pembagian yang lebih banyak dari pendapatan asal daerah yang dalam masa pra-reformasi sebagian besar atau malahan seluruhnya diambil oleh pemerintahan pusat. Tuntutan otonomi itu malahan ada yang sampai pada tuntutan status bukan saja sebagai daerah yang berotonomi luas, tetapi sebagai negara bagian dalam struktur negara federal.
Manakala struktur politik mulai merapuh atau mengalami krisis, juga deprivasi dalam masyarakat telah memuncak, terjadilah letupan-letupan sosial yang berdampak politik dan membawa keluar segala keburukan serta kebobrokan yang disimpannya. Salah satu manifestasinya adalah kerusuhan serta kekerasan sosial berdimensi rasial dan etnis sebagaimana terjadi di beberapa daerah pada masa pra-pemilu 1997 yang kemudian disusul kejadian-kejadian sebelum jatuhnya Orde Baru pada bulan Mei 1998.
Faktor Sosial
1. Meningkatnya Angka Kemiskinan.
Kenaikan angka penduduk miskin yang melonjak dengan pesat disebabkan oleh beberapa hal :
Menurunnya pendapatan riil penduduk diperkirakan untuk periode 1997-1998 terjadi penurunan pendapatan riil rata-rata sebesar 10-14% dalam nilai konstan.
Naiknya jumlah pengangguran, terutana di kota-kota besar menyebabkan munculnya kelompok-kelompok miskin dengan perkiraan sekitar 15 juta orang pada tahun 1998.
Kenaikan inflasi, terutama untuk kelompok pangan yang jauh lebih tinggi dari tingkat inflasinya sendiri. Diperkirakan untuk harga beras telah meningkat hampir 200%. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat desa maupun kota dan mendorong mereka dalam kelompok hidup miskin.
2. Kelompok Rawan Pangan.
Melihat lebih dalam lagi ke dalam distribusi kemiskinan yang digolongkan sebagai keluaraga pra sejahtra dan sejahtra meningkat menjadi hampir 17,5 juta. Kelompok masyarakat rawan pangan yang naik secara drastis ini disebabkan oleh kombinasi antara krisis ekonomi yang menurunkan daya beli dan faktor alam yang tidak menguntungkan. Hasil estimasi secara konservatif yang dilakukan oleh World Food Program yang dilakukan di 35 wilayah DATI II di 15 provinsi menunjukan bahwa 7,5 juta orang dari sekitar 19,5 juta populasi di wilayah tersebut akan mengalami masalah rawan pangan. Kemiskinan absolut sangat erat kaitanya dengan maslah rawan pangan dan kekurangan gizi. Masalah rawan pangan sebagain besar menimpa wanita dan anak-anak.
3. Meledaknya Angka Pengangguran
Tingkat pengangguran diperkirakan mencapai 15 juta orang atau sekitar 16,5% dari angkatan kerja pada pertengahan 1998. Angka ini jelas lebih rendah dari angka sebelumnya. Hal ini diperburuk lagi mengingat masalah sebenarnya terletak pada semi pengangguran yang jauh lebih besar dari angka pengangguran dan merupakan indikasi kearah kelompok penduduk miskin. Hal ini terutama terjadi di perkotaan, dimana sebagaian besar pengangguran biasanya tetap melakukan pekerjaan tetapi dengan beban kerja yang sangat ringan dan upah yang minim. Pada tahun 1996 diperkirakan sekitar 37% dari pekerja sebenarnya berada dalam kondisi semi pengangguran dan angka ini diperkirakan lebih besar lagi pada situasi krisis seperti ini.
4. Menurunnya Murid Sekolah
Konsekuensi dari menurunnya pendapatan riil adalah menurunnya tingkat pendaftaran sekolah. Hal ini terutama desebabkan oleh tekanan kepada anak untuk membantu mencari nafkah terutama bagi keluarga miskin. Pada tahun 1998/1999 diperkirakan menjadi kenaikan murid putus sekolah dari sekitar 2,6% menjadi 5,7% untuk murid SD atau kenaikan sebesar 119,2%. Sedangkan untuk murid SMP naik 5,1% menjadi 13,3% atau kenaikan sebesar 125%. Secara absolut diperkirakan sekitar 17,5 juta murid usia sekolah akan putus sekolah untuk mencari penghasilan serta 400 ribu murid sekolah tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Bahkan jika dilakukan penghapusan uang sekolah, kenaikan murid usia sekolah diperkirakan akan tidak meningkat drastis karena semakin tingginya biaya-biaya kesempatan (opportunity cost) di lapangan kerja.
5. Mutu Kesehatan
Di bidang kesehatan, melemahnya nilai tukar rupiah telah menyebabkan kenaikan drastis harga obat-obatan, vaksin, kontrasepsi. Survei kecil yang dilakukan di Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan kenaikan harga obat rata-rata hampir tiga kali lipat. Sedemikian parahnya masalah kelangkaan obat sehingga beberapa pusat kesehatan tutup. Lebih parah lagi, menurunnya tingkat pendapatan riil menyebabkan daya beli kelompok penduduk miskin untuk mendapatkan fasilitas kesehatan berkurang. Kondisi yang sama terjadi pada golongan wanita, terutama wanita hamil yang akan mempertinggi resiko kematian bayi akibat buruknya sarana kesehatan. Berita-berita di surat kabar menyatakan bahwa bertambah banyak jumlah pasien yang memilih keluar dari rumah sakit karena kurang dan mahalnya obat-obatan.
2.2 Keadaan Bangsa Indonesia Pada Era Reformasi
Ketika Soeharto turun dari kursi kepresidenannya pada tanggal 21 Mei 1998, tak seorangpun yang mengira bahwa dia akan mengakhiri masa jabatannya dengan begitu cepat dan tragis. Sebagai salah seorang penguasa terlama di dunia, dia cukup yakin ketika ditetapkan kembali oleh MPR untuk masa jabatan yang keenam pada tanggal 11 Maret 1998, segala sesuatu akan berada di bawah kontrolnya. Tetapi, dua bulan sesudah Soeharto mengambil sumpah, rezim ORBA runtuh. Ketika mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR pada tanggal 19 Mei 1998, Presiden yang sudah berumur 75 tahun ini menyaksikan legitimasinya berkurang dengan cepat dan ia ditinggalkan seorang diri. Bahkan konco terdekatnya, yakni Harmoko memutuskan untuk memaksanya turun tahta. Usaha terakhir Soeharto untuk mempengaruhi rakyat agar memberi kesempatan terakhir padanya untuk menyelamatkan tahta gagal ketika pada malam tanggal 20 Mei 1998, 14 anggota kabinetnya memberikan ultimatum apakah Soeharto yang turun dari tahta atau mereka yang turun. Pada malam yang sama, pimpinan militer juga menemui dan meminta Soeharto untuk turun. Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali memenuhi permintaan itu. Akan tetapi, dengan suatu janji bahwa dia dan keluarganya akan dihormati dan dilindungi.
Era reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1998, tepatnya pada saat presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. B. J. Habibie yang menjadi Wakil Presiden dan sebelumya menjabat sebagai Mentri Riset dan Teknologi, menggantikannya sebagai Presiden baru. Jatuhnya pilihan kepada B. J. Habibie merupakan suatu hal yang kontroversial. Habibie sesungguhya mewarisi suatu pemerintahan yang mengalami kerusakan total serta bersifat multidimensioal baik dalam segi moniter, ekonomi, sosila, politik, dan juga mental (Amin Rais, 1998: 29). Proyek kebanggaan Habibie, Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) masalnya, sering menjadi sasaran kritik karena diduga telah menyalahgunakan anggaran negara (Hikam, Muhamad, 1999: 71). Pemerinthan Soeharto semakin disorot setelah tragedi Triaakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswapun meluas hampir diseluruh Indonesia. Dibawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tanggal 21 Mei 1998 tepatnya pukul 09.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan kemudian mengucapkan terimakasih serta mohon maaf kepada seluruh rakyat.
Masa reformasi baru terlaksana ketika Indonesia setelah pemerintahan Soeharto. Dimana B. J. Habibie sebagai presiden Indonesia yang ketiga, memperkenalkan suatu reformasi yang menjanjikan suatu masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan terbuka. Kemudian beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisme parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan UU Subversi. Ketika Habibie menggantikan mentornya Soeharto sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya. Isu-isu itu adalah pertama masa depan reformasi; kedua masa depan ABRI; ketiga masa depan daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia; empat masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya, dan kroni-kroninya; dan yang kelima masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Tujuh belas bulan kemudian, isu pertama menunjukkan perkembangan positif, isu kedua mengarah kepada pengurangan peranan militer dalam bidang politik, isu ketiga telah terselesaikan dalam konteks Timor-Timur dan tidak dalam konteks daerah lain, isu keempat belum terselesaikan dan isu kelima tetap tidak terpecahkan. Dalam perkembangan masa pemerintahan B. J. Habibie, dimana keengganan untuk mengadili Soeharto, kelambatan investigasi kasus menghilangnya aktivis-aktivis politik, kasus Trisakti, kerusuhan Mei 1998, dan kegagalan Habibie mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat, harapan yang sebetulnya tidak realistis, menimbulkan tuntutan diadakannya sidang istimewa MPR untuk memberhentikan Habibie dan untuk memilih kepemimpinan nasional yang baru.
Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, banyak mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Hal ini dapat dilihat dari munculnya era reformasi yang mengalami perubahan-perubahan seperti berikut ini:
Dalam Bidang Ekonomi
Dalam perdebatan-perdebatan mengenai ekonomi, sering diperdebatkan apakah ekonomi menjadi prasyarat keamanan ataukah sebaliknya keamanan menjadi prasyarat hidupnya ekonomi. Apabila ekonomi rusak dan keluarga-keluarga dalam masyarakat tidak mungkin memenuhi kebutuhanya, pelanggaran-pelanggaran hukum amat sukar dicegah. Tetapi, kalau keadaan umum tidak aman kegiatan-kegiatan ekonomi pasti terganggu, bahkan mungkin buat sementara terhenti. Keamanan umum di Indonesia dalam satu tahun sesudah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden mengalami banyak gangguan, sedangkan ekonomi umum belum mampu bangkit kembali dari pukulan berat oleh krisis moneter. Nilai rupiah terhadap dollar AS dalam beberapa bulan sesudah pergantian tahun 1998 sampai 1999 relatif stabil tetapi pada tingkat yang tinggi antara Rp. 7.000 dan Rp. 8.000 sehingga belum dapat membantu ibi-ibu rumah tangga dari kelas rendah yang penghasilan kerjanya dalam rupiah belum cukup untuk mengejar harga sembako yang tetap tinggi. Karena keadaan ekonomi yang demikian, jumlah anak jalanan dan preman tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Para petani pangan juga banyak yang mengeluh karena tingginya harga pupuk dan karena saingan harga beras dari luar negeri yang dapat masuk ke Indonesia dengan bebas pajak atau dengan pajak yang rendah.
Dalam Bidang Politik
Suasana politik sesudah berhentinya Presiden Soeharto penuh dengan kejadian-kejadian yang menimbulkan frustasi dikalangan Pemerintah, ABRI, partai-partai politik dan masyarakat umum. Di antara kejadian-kejadian itu dapat disebut beberapa yang membawakan disintegrasi politik berkepanjangan, misalnya naiknya Habibie menjadi Presiden menggantikan Soeharto, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan, timbulnya partai-partai politik baru, tawaran kepada rakyat Timor-Timur untuk mendapatkan otonomi luas atau kemerdekaan, gerakan di Irian Jaya dan Aceh untuk mendirikan negara merdeka baru lepas dari Republik Indonesia; Rencana Pemilu 1999 dan pencalonan Preseden. Disamping itu, hampir setiap hari orang Jakarta dan kota besar lainnya dapat membaca di surat kabar, majalah atau tabloid tentang politik pemerintahan Soeharto yang merugikan negara dan rakyat karena bertentangan dengan sistem demokrasi. Yang amat menykitkan hati masyarakat umum adalah kekayaan senilai berpuluh milyar dollar Amerika yang menurut berita-berita pers dikumpulkan oleh Soeharto dan oleh anak-anaknya di bawah lindunngan Soeharto sebagai kepala negara sampai tidak akan habis dalam tujuh turunan. Padahal, rakyat dilanda krisis moneter dan krisis ekonomi yang menaikkan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dari 25.000.000 menjadi 100.000.000 dalam waktu kurang dari satu tahun 1997-1998. seruan ”Usut Kekayaan Soeharto” dan ”Adili Soeharto” dimuat berkali-kali di dalam media cetak dan didengar dalam demontrasi-demontrasi para mahasiswa. Suara rakyat itu menggema di Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998 sehingga diterbitkan suatu ketetapan MPR yang memerintahkan kepada Presiden untuk mengusut tuduhan-tuduhan itu sampai tuntas. Namun, sampai lebih dari setengah tahun kemudian tidak tampak gerakan yang serius dari pemerintah atau Jaksa Agung yang serius untuk memenuhi ketetapan itu.
Dalam Bidang Sosial
Sejak Soeharto menyatakan dirinya berhenti dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 sampai satu tahun kemudian keadaan sosial di indonesia selalu diganggu oleh berbagai peristiwa yang meresahkan masyarakat banyak. Jumlah kemiskinan yang setahun lalu mencuat samapi 100 juta belum menunjukkan gejala menurun. Jumlah penganggur sebagai korban PHK tidak kurang dari tujuh juta, dengan kebanyakan di antara mereka bermukim di kota-kota besar.
Banyaknya jumlah penduduk miskin dan korban PHK, banyak keluarga terpaksa mengurangi makan sehari-hari atau memilih maknan yang berkualitas gizi rendah, juga buat anak-anak di bawah umur sepuluh tahun yang sedang sangat membutuhkan masukan gizi yang cukup sebagai landasan kesehatan badan mereka. Dikhawatirkan, kalau kekurangan gizi berlangsung lebih lama generasi anak-anak dikemudian hari akan menjadi generasi anak-anak yang lemah. Kekurangan gizi yang berkepanjangan tidak hanya memiliki pengaruh negatif terhadap perkembangan tubuh anak, akan tetapi juga intelegensi atau daya pikir mereka. Selain itu, gejala sosial yang menarik perhatian adalah di bidang keamanan dan ketertiban umum. Tahun 1999, kepolisian RI secara organisatoris dan operasional dipisahkan dari angkatan-angkatan bersenjata. Istialah ABRI tidak lagi berlaku dan diganti dengan TNI yang meliputi angkatan darat, laut dan udara. Di samping itu, kepolisian RI berdiri sendiri meskipun secara administratif tetap di bawah pimpinan Menteri Pertahanan dan Keamanan.
Akibat krisis ekonomi yang tak kunjung berakhir, kekerasan sosial, krisis politik yang berkepanjangan dan keraguan yang luas tentang kejujuran dan keabsahan pemerintah telah memudarkan harapan akan reformasi. Pada bulan Novenber 1999, Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid yang terpilih menjadi presiden ke-4. Gus Dur, seperti biasa menampilkan intelegensia, kekocakan, keterbukaan, dan komitmen terhadap pluralisme serta kebencian terhadap dogmatisme. Namun, sikap-sikap positif ini juga diiringi dengan kecenderungan untuk bertindak seenaknya, kegigihan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun, keterbatasan karena buta, masalah kesehatan secara umum, kurangya pengalaman dalam masalah pemerintahan, dan kesulitan menemukan orang-orang yang jujur dan kompeten untuk berada dalam pemerintahannya. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR atau DPR. Pada tanggal 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Dibawah tekanan yang besar, akhirnya Gus Dur lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden yaitu Megawati Soekarnoputri. Oleh karena itu, pada bulan Juli 2001 Gus Dur dipecat sebagai presiden oleh MPR dan Megawati Soekarnoputri menjadi presiden Indonesia yang ke-5. Akan tetapi, sementara itu masalah bangsa terus menghadang.
Pada periode Juli 2001 sampai pada pemilihan presiden tahun 2004, presiden Indonesia adalah Megawati Soekarnoputri. Pemerintahannya harus menghadapi tantangan-tantangan yang berat sekali, seperti dalam keadaan ekonomi dan politik Indonesia yang nyata, siapa saja yang menjadi presiden pasti menghadapi kesulitan yang besar. Diantara persoalan-persoalan yang belum diatasi dimasa pemerintahan Megawati adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang lazim disebut KKN. Ekonomi Indonesia mengalami kesulitan sejak 1997 dan pemerintahan Megawati belum bisa memulihkannya seperti sebelum krisis itu. Namun demikian ada kemajuan dalam beberapa hal. Meski tetap lambat, investasi sudah mulai mengalir, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Akan tetapi, pembangunan yang lebih pesat sangan dibutuhkan. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang berjaln terus, pembangunan diperlukan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
Sewaktu Indonesia menghadapi banyak sekali tantangan seperti yang dibicarakan di atas, demokrasi mengakar dengan cara yang mengesankan. Tahun 2004 adalah tahun pemilihan, pemilihan umum pada bulan April untuk Dewan Perwakilan Rakyat pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat provinsi dan pada tingkat kota atau Kabupaten, dan instansi baru Dewan Perwakilan Daerah di pusat. Dari sudut administrasipun pemilu bulan April 2004 merupakan tantangan yang besar sekali. Pada masa ini terjadi beberapa penyelewengan, kesulitan dan kesalahan terjadi. Akan tetapi pada umumnya, pemilu dilaksanakan dengan tertib dan secara seharusnya. Kesulitan yang dihadapi pada pemilu kali ini salah satu penyebabnya adalah banyaknya parpol yang ikut dalam pemilu, seperti partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, Demokrat, PKS, PAN, PDS, dan lain-lain.
Pada pemilihan presiden putaran pertama yang diselenggarkan pada bulan Juli 2004 ada lima pasangan calon presiden dan wakil presiden antara lain: Wiranto dari Golkar dengan Salahudin Wahid dari NU, Megawati dari PDIP dengan Hasyim Musadi dari NU, Amien Rais dari PAN dengan Siswono Yudo Husodo dari Golkar, Susilo Bambang Yudhoyono dari partai Demokrat dengan Jusuf Kalla dari Golkar dan NU, Hamzah Haz dari PPP dengan Agum Gumelar dari TNI (Ainum Nanjib,1999: 93). Dalam putaran pertama ini pasangan SBY-JK mendapat suara terbanyak kemudian diikuti oleh Megawati, Wiranto, Amien Rais dan Hamzah Haz. Sedangkan pemilihan presiden putaran kedua yang di selenggarakan pada bulan September 2004 pasangan yang terpilih adalah pasangan Susilo Bambang Yodhoyono berhadapan dengan pasangan dari Megawati Soekarnoputri. Kemudian pada hasil akhir pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kala yang menang dengan meraih suara sebesar 60,9% (Akbar Faizal,2005: 19).
Dengan dipilihnya SBY oleh rakyat Indonesia secara langsung dan dengan dukungan sekuat itu, maka pada tanggal 20 Oktober SBY dilantik sebagai presiden Indonesia ke-6 dengan amanat rakyat yang paling kuat sepanjang sejarah Indonesia merdeka.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar