
Pemekaran Wilayah : Ingin
Sejahterakan Rakyat atau Nafsu Elite Politik ? - Sejak era
desentralisasi dan otonomi daerah, banyak rakyat dan elite politik yang
sepertinya meyakini benar bahwa ‘pemekaran daerah’ merupakan jalan pintas
tercepat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Apa benar demikian ???
Tak terkecuali di wilayah ini yaitu Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang sudah dimekarkan dengan munculnya Daerah Otonom Baru (DOB) yaitu Kab. Penajam Paser Utara pada tahun 2002 lalu, keinginan pemekaran terus berlanjut dengan mewacanakan pemekaran wilayah baru yaitu Kabupaten Paser Tengah yang dimulai sejak tahun 2007 lalu. Kabupaten Paser Tengah belum terwujud muncul lagi wacana pembentukan Kabupaten Paser Selatan. Pada hal pemekaran wilayah tidaklah semudah itu, perlu adanya kajian yang serius terutama mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya. Banyak contoh isu-isu pemekaran daerah yang lagi-lagi kembali memakan korban. Akhir bulan lalu (29 April 2013) empat warga tewas dalam bentrokan yang menuntut terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara. Tragedi serupa juga pernah menimpa Ketua DPRD Provinsi Sumatra Utara Abdul Azis Angkat pada 2009. Disadari atau tidak, dalam realitasnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat justru banyak diwarnai konflik dan kekerasan akibat pemekaran daerah.

