PEMERINTAHAN BJ. HABIBIE

17 Bulan yang Mengubah Indonesia: Mengapa Era Habibie Adalah "Plot Twist" Terbesar Sejarah Kita

BJ. Habibie

Mei 1998 adalah titik nadir yang mencekam. Bayangkan sebuah negara besar yang diibaratkan sebagai "Gunung Merapi yang siap meletus kapan saja". Di tengah kepulan asap krisis ekonomi terburuk dalam tiga dekade—di mana Rupiah terjun bebas dan inflasi melambung—Presiden Soeharto menyatakan berhenti. Beban berat itu jatuh ke pundak B.J. Habibie, sosok yang awalnya diragukan dan dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Masyarakat terjebak dalam rasa tidak percaya dan ketidakpastian akut: apakah Indonesia akan bangkit atau justru hancur berantakan? Namun, sejarah mencatat sebuah kejutan. Dalam masa transisi yang hanya sekejap, Habibie tidak sekadar melanjutkan kekuasaan; ia memimpin sebuah orkestrasi reformasi yang merombak landasan bangsa secara fundamental di tengah badai yang masih menderu.

Membalikkan Logika Pasar: Rupiah dari 15.000 ke 6.700

Salah satu pencapaian yang paling sulit dinalar dalam sejarah ekonomi kita adalah pemulihan nilai tukar Rupiah di bawah kendali Habibie. Saat ia menjabat, ekonomi Indonesia berada di ambang kebangkrutan teknis. Utang luar negeri yang membengkak telah membuat nilai mata uang kita jatuh hingga seperempat dari nilai aslinya di tahun 1997. Ditambah lagi, hancurnya jalur distribusi pasca-kerusuhan Mei dan fenomena El Nino yang merusak produksi pangan membuat situasi tampak mustahil untuk diperbaiki.

Namun, lewat kebijakan yang berfokus pada restrukturisasi perbankan dan penguatan sektor riil, sebuah "keajaiban" terjadi. Nilai tukar mata uang yang awalnya terpuruk di angka Rp15.000 per dolar AS pada Juni 1998, berhasil menguat tajam hingga menyentuh Rp6.700 per dolar AS pada Juni 1999. Pemulihan ini bukan hanya soal angka di layar bursa; Habibie memastikan adanya "jangkar" kemanusiaan melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di bidang kesehatan dan pendidikan untuk melindungi masyarakat yang paling terdampak krisis. Fokus pada usaha kecil, menengah, dan koperasi menjadi katup penyelamat yang menjaga napas ekonomi rakyat tetap berdenyut.

Membuka Sumbat Energi: Ketika 3 Partai Menjadi 141

Pengunduran diri Soeharto adalah pembukaan katup dari energi sosial-politik yang telah tertekan selama 32 tahun. Habibie memahami bahwa stabilitas tidak bisa lagi dibangun di atas represi. Ia mengambil langkah berani dengan menerapkan strategi Rainbow Coalition dalam Kabinet Reformasi Pembangunan. Meski menyertakan 20 menteri "muka lama" dari era Soeharto untuk menjaga stabilitas transisi, ia secara revolusioner memasukkan unsur akademisi, LSM, dan kekuatan politik non-Golkar untuk menciptakan sinergi baru.

Langkah ini memicu ledakan demokrasi yang tak terbendung:

• 141 Partai Politik: Jumlah partai yang terdaftar secara resmi setelah pencabutan pembatasan berserikat.

• 95 Partai: Berhasil lolos proses verifikasi awal oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

• 48 Partai: Jumlah akhir kontestan yang berhak mengikuti Pemilu 1999.

Inilah momen di mana aspirasi rakyat tidak lagi dikontrol oleh negara. Pemilu 1999 pun lahir sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah modern Indonesia, berlangsung damai meskipun diikuti oleh massa yang jauh lebih beragam dan partisipatif.

Produktivitas Gila-gilaan: Merombak Hukum yang "Disakralkan"

Secara legislatif, era Habibie adalah periode paling produktif yang pernah dialami republik ini. Selama 16 bulan, pemerintah bersama DPR berhasil merampungkan 68 produk perundang-undangan. Jika kita melihat angka, perbandingannya sangat mencolok :

• Era Habibie: 4,2 UU per bulan.

• Era Orde Baru: Hanya 0,34 UU per bulan (atau sekitar 4,07 UU per tahun).

Ini bukan sekadar mengejar kuantitas. Habibie memiliki misi besar untuk membongkar "penyakralan" UUD 1945 yang selama ini dijadikan alat kekuasaan absolut tanpa mekanisme check and balances. Ia merombak landasan hukum untuk menciptakan transparansi, termasuk memisahkan Polri dari TNI agar fungsi penegakan hukum kembali pada jalurnya, serta mengesahkan UU Anti-Monopoli untuk mengakhiri praktik persaingan tidak sehat yang merusak sendi ekonomi bangsa.

Oksigen Bagi Pers: Akhir dari Era Pembredelan

Habibie menyadari bahwa demokrasi tanpa pers yang bebas adalah omong kosong. Kebijakan radikalnya adalah mencabut persyaratan Surat Izin Terbit (SIT) bagi media massa. Langkah ini secara instan mengakhiri ketakutan akan mekanisme "pembredelan" yang selama puluhan tahun menghantui jurnalisme Indonesia.

"Pemerintah akan komitmen pada aspirasi rakyat untuk memulihkan kehidupan ekonomi-sosial, meningkatkan kehidupan politik demokrasi dan menegakkan kepastian hukum." — Pidato Pertama B.J. Habibie sebagai Presiden, 21 Mei 1998.

Keputusan ini memberikan oksigen baru bagi masyarakat madani. Wartawan tidak lagi dipaksa masuk ke dalam satu organisasi profesi bentukan pemerintah, sehingga kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan bisa berjalan secara organik dan jujur.

Pertaruhan Geopolitik di Timor-Timur

Keputusan mengenai referendum Timor-Timur mungkin adalah langkah paling kontroversial, namun merupakan sebuah kalkulasi geopolitik yang berani. Selama puluhan tahun, posisi Indonesia selalu dipojokkan di forum internasional terkait legitimasi integrasi Timor-Timur. Habibie melihat masalah ini sebagai warisan yang harus diselesaikan demi memulihkan citra Indonesia sebagai bangsa yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi HAM.

Melalui jajak pendapat pada 30 Agustus 1999, dunia menyaksikan 78,5% rakyat Timor-Timur memilih untuk menolak otonomi luas dan lebih memilih kemerdekaan. Meskipun secara domestik keputusan ini memicu perdebatan sengit, Habibie tetap teguh pada prinsip konstitusional: bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ia memilih jalan yang terhormat di mata internasional daripada mempertahankan wilayah melalui konflik berdarah yang tak berujung.

Kekalahan yang Terhormat: Epilog Seorang Negarawan

Puncak integritas Habibie terlihat saat Sidang Umum MPR Oktober 1999. Laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, terutama karena akumulasi kekecewaan terkait lepasnya Timor-Timur, penanganan isu KKN yang dianggap belum tuntas, dan dinamika ekonomi. Dalam sistem demokrasi yang baru saja ia bangun, Habibie menghadapi "kekalahan" politik ini dengan kepala tegak.

"Presiden Habibie memperlihatkan sikap kenegarawanannya dengan menyatakan bahwa dia ikhlas menerima keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawabannya."

Ia menolak untuk memaksakan diri atau melakukan manuver politik demi mempertahankan kursi. Ia memilih mundur dari pencalonan presiden berikutnya, memberikan jalan bagi transisi kekuasaan yang damai kepada Abdurrahman Wahid. Sikap "ikhlas" ini menjadi preseden sejarah yang sangat mahal: bahwa seorang pemimpin harus tahu kapan saatnya untuk datang dan kapan saatnya untuk pergi dengan terhormat.

Kesimpulan: Warisan Singkat yang Abadi

Masa jabatan 17 bulan mungkin terlihat seperti sekejap mata dalam garis waktu sejarah kita yang panjang. Namun, dalam waktu sesingkat itu, B.J. Habibie berhasil mengubah arah kemudi bangsa dari otoritarianisme menuju demokrasi, dari krisis menuju stabilitas, dan dari keterisolasian menjadi bagian dari masyarakat dunia yang bertanggung jawab. Ia membuktikan bahwa kualitas kepemimpinan tidak diukur dari lamanya menjabat, melainkan dari keberanian mengambil langkah drastis demi masa depan rakyatnya. Apakah stabilitas demokrasi yang kita nikmati hari ini mungkin terjadi tanpa langkah-langkah berani yang diambil dalam 17 bulan yang penuh gejolak tersebut ?

@Nn. 2026